Minggu, 03 Juli 2011

Negeri para sindikat

Negeri para sindikat

oleh Koran Djaja Pos

NKRI adlh kebutuhan para sindikat
ia cekoki rakyat
dgn persatuan, kesatuan n kebersamaan
nmn dlm porsi n persepsi berbeda.
Persatuan agr Negeri jgn pecah belah,
agr mudah di jarah!
kesatuan pendapat antar mrk bhw rakyat sdh biasa lapar,
suapi saja dgn janji2 n mimpi
kebersamaan antar mrk utk mem-bagi2 kekayaan negeri,
kebersamaan antar rakyat yaitu agr rela sama2 menderita.
mrk para sindikat inginkan negara yg aman,
biar aman menjarah,
biar aman menciptakan pelanjut antar dynasti mrk, anak istri mrk,
sindikat hanya peduli pd komunitasnya,
cuma peduli dgn system mem-bagi2 kekuasaan
yg nota bene bagi2 kesejahteraan antar mrk.
Rakyat?
Emang apa fikirkan?
No!

Organisasi Perkerjaan

ORGANISASI PEKERJA
Oleh:
Soekardji, SH


I. PENDAHULUAN


Secara kodradi manusia hidup mempunyai hak dasar yang harus dipenuhinya dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Diantara hak dasar itu adalah hak hidup, hak berbicara, aman dan bebas dari rasa takut dan hak untuk memenuhi kesejahteraan dirinya.


Sebagai makhluk social, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentinganya,mereka selalu hidup berkelompok. Hal itu berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial, sedangkan manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat.
Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kelompok manusia itu terdapat beberapa golongan kelompok manusia. Hal itu terjadi berdasarkan tujuan hubungan orang-orang dalam golongan itu, diantara golongan itu adalah golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/pekerja, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat pekerja, kelompok-kelompok manusia itu lazim disebut dengan organisasi.
Organisasi secara sederhana dapat diartikan yaitu suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Di Indonesia peraturan tersebut dapat ditemui mulai dari UUD Negara RI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB.
Organisasi Pekerja disamping tunduk dengan peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas juga harus tunduk kepada AD/ART organisasi yang telah disepakati dan diputuskan oleh para anggota dan pengurusnya dalam forum tertinggi organisasi sesuai dengan mekanisme mereka masing-masing.
FSP KEP SPSI harus tunduk kepada AD/ART hasil Munas V tahun 2007, hal mana didalam AD/ART tersebut telah diatur tugas-tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan tataran dan tingkatannya, namun di semua tingkatan mempunyai target yang sama yaitu memberikan perlindungan kepada seluruh anggota secara komprehensif.



II. MANUSIA DAN MASYARAKAT


1. Manusia sebagai makhluk sosial, Menurut kodrati alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup berkelompok-kelompok, sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang suami istri ataupun ibu dan bayinya.


Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seseorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam alam dongeng belaka, namun dalam kenyataan hal itu tak mungkin terjadi, sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok hasrat untuk bermasyarakat.
Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah ZOON POLITICON, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial, sedangkan manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat.
Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Pak Tani baru dapat mengerjakan tanahnya setelah ia memperoleh alat-alat pertanian yang dibuat oleh pandai besi dan pakaian yang dipakainnya pun hasil karya tukang jahit (orang lain).
2. Masyarakat, Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatannya, misalnya hubungan suami istri dalam rumah tangga, keluarga, suku bangsa, bangsa dan rumah tangga dunia, Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat, jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.
3. Golongan-golongan dalam masyarakat, Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan, misalnya kelompok-kelompok pelajar/mahasiswa, pekerja/serikat pekerja dalam waktu tertentu mereka berkumpul/berkelompok timbul karena hubungan keluarga perkumpulan dan sebagainya.


Adapun golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan antara lain karena orang :
a) Merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu
b) Merasa mempunyai kekuasaan yang sama dengan orang lain
c) Merasa memerlukan kekuatan/ bantuan orang lain
d) Mempunyai hubungan daerah dengan orang lain
e) Mempunyai hubungan kerja dengan orang lain.


Sifat golongan-golongan dalam masyarakat itu bermacam-macam dan bergantung pada dasar dan tujuan hubungan orang-orang dalam golongan itu, dan pada umumnya ada tiga macam golongan yang besar yaitu :
1) Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan ; perkumpulan keluarga.
2) Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/pekerja, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat pekerja.
3) Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan/pandangan hidup atau ideologi, partai politik perkumpulan keagamaan dan dalam masyarakat kerapkali harus ada kerjasama antara golongan yang satu dan lainnya misalnya antara golongan penghasil (produsen) barang keperluan hidup dan golongan pembeli (konsumen).


4. Bentuk masyarakat, Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya diantaranya yaitu :


Yang bedasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya :
a. Masyarakat paguyuban yang diciptakan para anggotanya, sifat kepribadian dan manimbulkan ikatan batin, misalnya rumah tangga, perkumpulan kematian dan sebagainya.
b. Masyarakat petembayan (gesellschaft), apabila hubungan itu bersifat tidak-kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas dan lain-lain.
c. Yang berdasarkan sifat pembentukannya, yaitu :
1) Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga.
2) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya, oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama misalnya para penonton bioskop, penonton pertandingan sepak bola.
3) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar.
d. Yang berdasarkan hubungan kerja; rumah tangga, sanak saudara, bangsa dan lain-lain.
e. Yang berdasarkan peri-kehidupan/kebudayaan ;
1) Masyarakat primitif.
2) Masyarakat desa dan masyarakat kota.
3) Masyarakat territorial, yang anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah.
4) Masyarakat genealogis, yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan).
5) Masyarakat territorial-genealogis yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah keturunan.


5. Pendorong hidup bermasyarakat, menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya :
a. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum.
b. Hasrat untuk membela diri.
c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.


Dipandang dari segi kekuatan fisik/badaniah, manusia itu tergolong mahluk yang lemah, oleh karena itu manusia seorang diri sulit untuk mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan adanya persatuan dalam menyusun usaha dan mempunyai rencana bersama untuk dapat membela diri, keluarga dan kelompoknya terhadap serangan binatang buas, penyakit, suku bangsa lain dan atau kelompok-kelompok dan golongan-golongan kelompok lainnya.
III. Organisasi
1. Secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada dalam suatu lingkungan tertentu.
2. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
3. Ciri-ciri organisasi ialah:
a. terdiri daripada dua orang atau lebih,
b. ada kerjasama,
c. ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain,
d. ada tujuan yang ingin dicapai.
Sedangkan tentang difinisi Organisasi itu sendiri ada banyak teori diantaranya adalah pendapat para pakar sebagai berikut:
1) James D. Mooney
Organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama (Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose).
2) John D. Millet
Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose).
3) Herbert. A. Simon
Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang (Organization is the complex pattern of communication and other relations in a group of human being).
4) Chester L. Barnard
Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (Organization is a system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal. Largely a matter of relationship).



5) Dwight Waldo
Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi (Organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelations in an administrative system).
6) Luther Gulick
Organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan; dus dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha ( Organization is the means of interrelating the subdivisions of work by allotting them to men who are placed in a structure of authority, so that the work may be coordinated by orders of superiors to sub ordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise).
7) Malinowski
Organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.
8) James D. Mooney
Organisasi timbul bilamana orang-orang yang bergabung di dalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.
9) Chester I. Barnard
Organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu dengan yang lain, mau bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
10) Henry L. Sisk
Organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan
11) Schein
Organisasi merupakan suatu sistem terbuka, yang memiliki interaksi konstan dengan lingkungannya, serta terdiri dari banyak sub-grup, unit-unit jabatan, susunan hierarki serta segmen yang tersebar secara geografis.
12) Monir H. Thayeb
Organisasi dapat dilihat dengan dua cara berbeda, yaitu:
a) organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri atas sub-sistem yang saling berkaitan, dan memperoleh input untuk diolah yang berasal dari lingkungan serta menyalurkan output hasil pengolahan ke lingkungan kembali, dan
b) organisasi sebagai sekelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama.





Organisasi dapat diartikan dalam dua macam, yaitu:
1. Dalam arti statis, yaitu organisasi sebagai wadah tempat dimana kegiatan kerjasama dijalankan;
2. Dalam arti dinamis, yaitu organisasi sebagai suatu sistem proses interaksi antara orang-orang yang bekerjasama, baik formal maupun informal.
Organisasi formal adalah Organisasi yang memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi).
Suatu organisasi harus memuat 4 unsur utama, iaitu:
a) goals oriented (berorientasi tujuan),
b) Psychosocial system (sistem hubungan sosial),
c) structured activities,
d) technological system.
Jadi Organisasi adalah:
1) wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2) didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar;
3) terjadinya kerjasama dan pembagian tugas;
4) berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.


IV. Asas-asas Organisasi
1. Asas The Right Man on The Right Place
a. job specification digunakan untuk memenuhi asas ini
b. Right Man terikat oleh waktu. Contoh, jika pada suatu ketika seorang sopir bis mengalami kecelakaan sehingga kaki atau tangannya harus diamputasi maka ia tidak memenuhi job specification lagi sebagai seorang sopir yaitu bahwa sopir tidak diperkenankan mempunyai cacat tubuh yang bisa mengurangi kinerjanya.
2. Asas Kesatuan Komando
Sekelompok jabatan harus di bawah satu komando. Hal ini dimaksudkan untuk:
a. Memperlancar usaha
b. Memperoleh kepastian siapa yang berhak memerintah, memberi instruksi, dan siapa yang harus diberi laporan.
c. Diketahui dengan pasti siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dan siapa yang akan merasa memiliki jika sukses.
3. Asas Hierarki
Hierarki artinya berjenjang. Jadi dalam organisasi harus ada atasan dan ada bawahan (jenjang karier).

4. Asas Koordinasi
Orang-orang dalam satu komando, kegiatannya harus saling berkaitan sehingga timbul kerjasama.



5. Asas Rentang Kendali
a. Kemampuan satu orang untuk mengendalikan anak buah adalah terbatas, sehingga seorang pimpinan tidak boleh mempunyai anak buah terlalu banyak di luar rentang kendalinya.
b. Semakin ke atas, rentang kendali semakin sempit. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang yang diatur, rentang kendalinya semakin sempit.


V. Dasar-Dasar Organisasi
Sebagai makhluk sosial atau dalam pandangan Aristoteles sebagai human politician, manusia mutlak berorganisasi. Organisasi penting dilakukan baik untuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun kelompok. Dengan demikian dasar-dasar organisasi menjadi kebutuhan selanjutnya agar apa yang menjadi tujuan sebagai makhluk sosial bisa tercapai secara optimal.
Prinsip dasar dalam berorganisasi bisa dianalogikan sebagai sebuah tubuh. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan rasa sakit itu. Ketika jari kelingking terluka misalnya, maka rasa sakit tak hanya dirasakan oleh jari kelingking sendirian, tapi kepala merasakan nyut-nyutan, mata pun jadi berkunang-kunang. Analogi yang sangat ideal untuk membangun sebuah organisasi, apapun nama dan tujuannya. Sama rata sama rasa.
Sedikitnya ada tiga hal yang melatarbelakangi terbentuknya suatu organisasi. Yang pertama adalah sebagai berikut:
1. bergabungnya sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama.
2. sebuah organisasi berdiri karena ada sekumpulan individu yang memiliki misi yang sama
3. bergabungnya sekelompok orang atas dasar visi dan kesamaan prinsip.
Dari ketiga hal yang melatarbelakangi terbentuknya suatu organisasi tersebut, kita bisa menarik benang merahnya bahwa dasar sebuah organisasi sedikitnya harus memenuhi unsur-unsur adanya orang atau sekelompok orang, adanya tujuan yang ingin dicapai, dan terjadi kerjasama yang baik di antara sesama anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
VI. Model Organisasi
Ada beberapa tipe organisasi dengan memperhatikan masing-masing karakteristiknya. Secara umum dikenal beberapa model organisasi sebagai berikut:
1. Berdasarkan kepada hubungan personal, sebuah organisasi terbagi ke dalam organisasi formal dan organisasi informal. Sesuai dengan namanya, organisasi formal diatur secara resmi seperti organisasi pemerintah misalnya. Sebaliknya dengan organisasi informal, dibentuk berdasarkan kesamaan minat, kegemaran, dan sifatnya pribadi. Seperti organisasi penggemar sepeda onthel, organisasi pencinta alam, misalnya.
2. Berdasarkan tujuannya, organisasi dibagi ke dalam organasasi profit dan organisasi nonprofit. Organisasi yang bertujuan mencari keuntungan atau setidak-tidaknya berorientasi keuntungan, selalu mendasarkan tujuan dan sepak terjangnya untuk mencari keuntungan. Berbeda dengan organisasi yang orientasinya bukan pada keuntungan, tujuan organisasi seperti ini adalah bersifat sosial atau keagamaan.
3. Apabila tujuannya berdasar kepada aspek-aspek kehidupan, maka dalam kehidupan masyarakat dikenal seperti organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi peternakan dan lain-lain.
4. Model organisasi juga bisa dilihat dari pemegang pucuk kepemimpinan. Model organisasi seperti ini dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal yang artinya pucuk pimpinan organisasi berada di tangan satu orang, sehingga semua tugas dan kekuasaan bersumber dari satu orang.
5. Berbeda dengan model tunggal, maka dikenal pula organisasi yang berbentuk komisi. Organisasi yang pemegang kekuasaannya berbentuk komisi, maka semua tugas dan sumber kekuasaan dipikul secara bersama-sama oleh satu badan tertentu.


VII. Terbentuknya Organisasi Dan Hak Berorganisasi
Manusia sebagai makhluk social dan makhluk yang senang bermasyarkat (homo socius, social animal, zoon politicon), tidak mungkin dapat hidup sendiri, mereka cenderung bermasyarakat atau berkelompok atau berorganisasi (gregariousness) dalam memenuhi kepentingan dan keperluannya.
Menurut Abraham Maslow keperluan manusia itu terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1. Keperluan fisik (physical need);
2. Keperluan rasa aman dan selamat (safety need);
3. Keperluan social (social needs);
4. Keperluan akan harga diri (esteem needs);
5. Keperluan aktualisasi diri (self realization needs).
Untuk memmenuhi keperluannya tersebut di atas timbulah dorongan pada setiap orang untuk bekerja. Dorongan tersebut merupakan dorongan primer demi untuk menjaga kelangsungan hidup secara organis. Dorongan untuk bekerja tersebut timbul karena adanya motif dasar secara Psikologis dan social. Sedangkan sebagai dasar untuk memotivasi Orang Bekerja adalah sebagai berikut:
1. Kepastian (masa depan-kelangsungan kerja);
2. Kesempatan (naik pangkat/dipromosikan);
3. Peran serta (saran-saran/masukan dalam pengambilan keputusan);
4. Pengakuan/penghargaan (prestasi kerja);
5. Ekonomi (upah/gaji yang layak untuk hidup);
6. Pencapaian (keberhasilan dalam pekerjaan);
7. Komunikasi (mengetahui apa yang terjadi dalam organisasi);
8. Kekuasaan (kewibawaan, dan mempengaruhi orang lain);
9. Keterpaduan (bagian dari organisasi secara keseluruhan);
10. Kebebasan (pribadi dan pendapat).
Jadi terbentuknya organisasi adalah karena adanya keinginan (wants) untuk memenuhi keperluan hidupnya (needs), sehingga mereka melakukan tindakan (actions) demi untuk pencapaian tujuan (objectives) tersebut. Namun tidak semua keperluan (needs) dapat dipenuhi seorang diri, untuk itu perlu Organisasi (Berorganisasi).


Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Sedangkan desain organisasi adalah sebuah proses yang meliputi enam elemen, sebagai berikut:
1. Spesialisasi kerja, yaitu adanya pembagian kerja yang dibagi menjadi beberapa bagian.
2. Pembagian departemen, yaitu Berdasarkan fungsi, produk, letak geografis, proses, dan jenis costumer
3. Ada rantai komando, Sehingga banyaknya orang yang dibawahi harus dibatasi agar efektif dan efisien
4. Sentralisasi, yaitu pengambilan keputusan secara terpusat pada level atas perusahaan.
5. Desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan dari level bawah yang terkait langsung dengan aksi
6. Formalisasi, yaitu ada standardisasi pada setiap organisasi sehingga perilaku karyawan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Biasanya keputusan-keputusan yang ada pada organisasi dipengaruhi oleh keputusan structural. Dan yang mempengaruhi keputusan struktural:
a) Keseluruhan strategi organisasi
b) Ukuran organisasi yang dipengaruhi oleh besar/kecilnya sebuah organisasi
c) Teknologi yang digunakan yaitu Struktur organisasi beradaptasi dengan teknologi yang dipakai, dan teknologi ini biasanya selalu berkembang
d) Kadar ketidakpastian lingkungan dimana terdapat lingkungan yang stabil ada pula lingkungan yang dinamis, dan organisasi tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya


Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 28 dijelaskan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan Undang-undang.
Undang-Undang yang dibuat kemudian adalah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
Hal tersebut menegaskan bahwa Negara ini menjamin setiap orang warga negaranya untuk berserikat atau berorganisasi dalam mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya.
Karena organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada,maka kaitannya dengan organisasi Pekerja adalah bahwa mereka mempunyai kepentingan dan maksud yang sama untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya oleh karena itu mereka membentuk organisasi untuk melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingannya itu demi memenuhi kesejahteraannya.



Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Bab III Pasal 5 s/d 11 adalah, bahwa Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
Kemudian Serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.
Selanjutnya Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.
Sedangkan dalam penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan /atau anggaran rumah tangganya masing-masing.
Karena demi memenuhi asas kebebasan asasi manusia, maka Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Namun Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan onfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.kemudian dari pada itu anggaran dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama dan lambang;
b. dasar negara, asas, dan tujuan;
c. tanggal pendirian;
d. tempat kedudukan;
e. keanggotaan dan kepengurusan;
f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan
g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.


VIII. ORGANISASI PEKERJA
Perkembangan organisasi pekerja di negeri kita diawali sejak lahirnya Serikat Pekerja Guru Belanda pada tahun 1876. Setelah lahirnya Boedi Oetomo pada tahun 1908, organisasi pekerja juga ikut berkembang disusul dengan berdirinya berbagai macam organisasi pekerja.
Dan akhirnya pada tanggal 1 November 1969 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), sebagai upaya penyatuan dan penyederhanaan organisasi serikat pekerja.
Kemudian pada tanggal 20 Februari 1973 dicetuskan Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia yang melahirkan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang menjunjung tinggi asas demokrasi, bebas dan bertanggungjawab.


Melalui kongres pada tahun 1985 sifat organisasi diubah menjadi unitaris. Sekaligus mengganti nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang lebih bersifat federasi dan selanjutnya berganti nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI). Namun organisasi tersebut tidak dapat berfungsi sebagai wahana perjuangan kaum buruh/pekerja. Bahkan ada pendapat cenderung menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu.
Pada masa pemerintahan transisi, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Sesuai dengan tuntutan reformasi Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan dan haknya.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 dijelaskan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.


1. Asas, Sifat dan Tujuan Organisasi Pekerja
Organisasi Pekerja menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serikat pekerja mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Serikat pekerja mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Serikat Pekerja bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.


2. Fungsi Organisasi pekerja:
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.


3. Pemberitahuan dan Pencatatan Organisasi Pekerja
Organisasi Pekerja yang telah terbentuk harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat, sedangkan tata cara pencatatan Organisasi Pekerja tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 16/MEN/II/2001.
Pemberitahuan tersebut harus melampirkan: daftar nama anggota pembentuk; anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; susunan dan nama pengurus.
Nama dan lambang Organisasi Pekerja yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi lain yang telah tercatat terlebih dahulu.
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Organisasi Pekerja yang telah memenuhi ketentuan di atas selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud.
Disamping itu Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal Organisasi Pekerja tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan penangguhan tersebut harus disertai alasan-alasan serta diberitahukan secara tertulis kepada Organisasi Pekerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuannya.
4. Hak dan Kewajiban Organisasi Pekerja
Oranisassi Pekerja yang sudah mendapatkan Nomor Bukti Pencatatan mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai berikut:
a. Hak Organisasi Pekerja:
1) Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.
2) Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
3) Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.
4) Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
5) Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
6) Dapat berafiliasi dan atau bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) internasional atau organisasi internasional lainnya.
b. Kewajiban Organisasi Pekerja:
1) Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.
2) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
3) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai AD/ART.
5. Keuangan Organisasi Pekerja
Keuangan Organisasi bersumber dari :
a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
b. hasil usaha yang sah; dan
c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.
Keuangan organisasi yang dipungut dari anggota diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 187/MEN/IX/2004, namun apabila ada bantuan keuangan dari pihak lain tersebut erasal dari luar negeri, Organisasi Pekerja tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggotanya.
Selain itu keuangan dan harta kekayaan organisasi pekerja harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya.
Permintaan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha lain yang sah hanya dapat dilakukan menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi pekerja yang bersangkutan.
Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan organisasi, selain itu Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi yang bersangkutan.
6. Perlindungan Hak Berorganisasi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB Pasal 28 menyatakan bahwa Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 29 adalah sebagai berikut:
1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama tersebut harus diatur mengenai:
a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
b. tata cara pemberian kesempatan;
c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah
Kemudian daripada itu demi untuk menjamin hak berorganisasi dan hak melaksanakan kegiatannnya, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Undang-Undang SP/SB tersebut juga menegaskan adanya sanksi bagi barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja seperti yang dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bahkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) ditegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah merupakan tindak pidana kejahatan.


IX. Organisasi FSP KEP SPSI
Sebagamana telah disebutkan diatas bahwa Organisasi Pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja. Namun setiap pembentukan Organisasi pekerja tersebut harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 diundangkan telah memiliki AD/ART, adapun AD/ART FSP KEP SPSI telah mengatur mengenai baik mengenai nama, bentuk, asas, sifat, Visi dan Misi serta Tupoksi Organisasi sebagai berikut:


1. Nama
Organisasi yang dibentuk berdasarkan sektor usaha dan jenis pekerjaannya tersebut bernama Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia selanjutnya di singkat FSP KEP SPSI.
2. Bentuk
FSP KEP SPSI berbentuk Federasi yang menghimpun Pekerja dan Serikat Pekerja di perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi pada lapangan industri barang dan jasa meliputi sektor-sektor Kimia, Energi dan Pertambangan serta industri penunjangnya (Industri yang mendukung industri sektor KEP).
3. AZAS
Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. SIFAT
FSP KEP SPSI bersifat Bebas, Terbuka, Mandiri, Demokratis, Profesional dan Bertanggung Jawab.
5. VISI DAN MISI
a. Visi “Konsisten dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja”
b. Misi:
1) Melindungi.
2) Membela.
3) Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
4) Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia (SDM) pekerja.


6. KEUANGAN
Sumber Keuangan organisasi FSP KEP SPSI diperoleh dari:
a. Uang Pangkal.
b. Uang Iuran.
c. Uang Konsolidasi
d. Dana Perjuangan
Ketentuan dan tata cara pemotongan dan pendistribusian keuangan dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Organisasi sebagai berikut:
a. Uang Pangkal, Iuran dan Konsolidasi:
1) Besarnya uang pangkal ditetapkan sebesar 2% dari upah pokok setiap anggota, dibayar sekali pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
2) Iuran anggota adalah dana titipan yang dihimpun dari anggota FSP KEP SPSI yang dipungut setiap bulan sebesar 1% (satu persen) dari upah pokok masing-masing anggota.
3) Uang konsolidasi uang yang dikutip dari anggota dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5% dari selisih kenaikan atau hasil perjuangan organisasi.
4) Pemotongan uang pangkal, iuran anggota dan uang konsolidasi dilakukan dengan cara dikutip secara langsung dari upah anggota oleh masing-masing PUK.
5) Pendistribusian uang iuran dilakukan PUK dengan cara ditransfer melalui nomor rekening masing-masing perangkat organisasi.
6) Alokasi uang iuran didistrbusikan dengan ketentuan:
i. 50% untuk Unit Kerja
ii. 50% untuk perangkat organisasi diatasnya:
25% untuk perangkat organisasi tingkat cabang
15% untuk perangkat organisasi tingkat daerah
10% untuk perangkat organisasi tingkat Pusat
7) Alokasi uang konsolidasi hasil perjuangan UMK/UMP yang dikutip sekali pada bulan Januari, didistribusikan dengan ketentuan :
a. 15% untuk Unit Kerja.
b. 50% untuk perangkat organisasi tingkat Cabang.
c. 25% untuk perangkat organisasi tingkat Daerah.
d. 10% untuk perangkat organisasi tingkat Pusat.


b. Dana Perjuangan
1) Apabila dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan anggota disetiap tingkatan organisasi, maka setiap anggota wajib ikut serta mengumpulkan dana perjuangan sebesar 1% (satu persen) dari upah minimum yang berlaku.
2) Pengurus organisasi yang terpilih menjadi wakil pekerja dilembaga ketenagakerjaan wajib menyetorkan honorariumnya sebesar 25% kepada organisasi untuk dana perjuangan.
3) Dana perjuangan yang terkumpul disetor ke dalam rekening khusus, diadministrasikan dan dilaporkan kepada anggota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
4) Dana perjuangan dipergunakan untuk membiayai perjuangan organisasi sesuai dengan hasil rapat pengurus.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaporan dana perjuangan, ditetapkan dalam peraturan organisasi.


7. Tujuan Pokok:
a. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
b. Melindungi dan membela Hak dan kepentingan Pekerja.
c. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
d. Menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.
e. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.


8. Fungsi:
a. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.
b. Lembaga perundingan mewakili pekerja.
c. Pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.
d. Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja.
e. Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
f. Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
g. Wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
h. Wakil untuk atas nama anggota baik didalam maupun diluar pengadilan.



X. KESIMPULAN
Organisasi merupakan suatu kerja sama orang-orang atau sekelompok orang dengan menggunakan dana, alat-alat dan teknologi, serta mau terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu supaya dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan”. Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan secara universal adalah demi tercapainya semua program-program kerja yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah atau media untuk menyusun program kerja, sosial-kemasyarakatan, sebagai pembinaan, menyusun taktik, sebagai perkaderan, sebagai penggalangan masa.
Organisai juga merupakan suatu pengaturan orang yang secara sengaja diciptakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan tiga ciri umum yang dipunyainya, yaitu: manusia, tujuan, dan struktur. Setiap organisasi terdiri atas beberapa orang manusia untuk menjalankan pekerjaan agar organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya (jika hanya satu orang yang berkerja bukanlah organisasi). Setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang biasanya diungkapkan dalam rangka sebuah sasaran (serangkaian sasaran) yang ingin dicapai oleh organisasi.
Semua organisasi mengembangkan struktur secara sengaja agar semua anggota dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Struktur itu dapat terbuka dan luwes tanpa batasan yang jelas dan tegas mengenai kewajiban jabatan atau ketaatan yang kaku pada setiap pengaturan jabatan yang tegas. Singkatnya suatu jaringan kerja sederhana yang terdiri atas hubungan kerja longgar (struktur) tersebut dapat bersifat lebih rasional dengan peraturan dan uraian.
Sedangkan Organisasi Pekerja adalah adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Namun karena organisasi tersebut dibentuk dan mau terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu supaya dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan, maka demikian pula dengan organisasi pekerja. Organisasi tersebut harus tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku dan angaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya supaya sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud, yaitu memberikan perlindungan secara komprehensip kepada seluruh anggotanya.



SEMOGA SUKSES SELALU

Disampaikan dalam diklat khusus Pengurus FSP KEP SPSI Angkatan I TAHUN 2011
Yang diadakan oleh PD FSP KEP SPSI Jawa Timur
Di Lie Mas Hotel Tretes Prigen-Pasuruan
Pada tanggal 11-12 Januari 2011